Minggu, 11 Mei 2014

Smart Government Dalam Smart City




Konsep
Smart city merupakan salah satu konsep pengembangan kota berdasarkan prinsip teknologi informasi yang dibuat untuk kepentingan bersama secara efeketif dan efisien. Dalam penerapan konsep smart city, terdapat beberapa unsur yang perlu dikembangkan, salah satunya adalah Smart Government. Konsep smart government menyangkut salah satu unsur penting perkotaan, yaitu badan / instansi pemerintahan yang dikembangkan berdasarkan fungsi teknologi informasi agar dapat diakses oleh yang berkepentingan secara efektif dan efisien.
Sama seperti fungsi dasar dari pemerintah yaitu mengelola semua aspek informasi data yang berkaitan dengan perkotaan termasuk di dalamnya masyarakat, infrastruktur, jaringan, sumberdaya, kebijakan, perekonomian, dan lingkungan. Dalam kaitannya dengan konsep smart government, semua informasi data diatas dikonversikan kedalam bentuk digital agar dapat disimpan dalam suatu database dan nantiya dapat diakses oleh yang berkepentingan melalui jaringan online (internet) dimana saja dan kapan saja (efektif dan efisien).
Konsep smart government ini memiliki prinsip dasar yang dijadikan acuan dalam penerapan konsep smart city, yaitu :
-       Mengkolaborasikan dan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat
-       Mengembangkan operasional agar lebih efisien
-       Meningkatkan managemen organisasi, sumberdaya manusia, dan infrastruktur
-       Membuat system database yang dapat diakses secara umum
-       Mengolah informasi data yang up-to-date (real time)
-       Menggunakan teknologi yang mutakhir
-       Adanya koordinasi antara stakeholders

Keuntungan dari penerapan konsep smart government adalah,
1.    Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat
2.    Peningkatan hubungan antara pemeritah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum
3.    Pemberdayaan msyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh
4.    Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien
5.    Tenologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar.
6.    e-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri.
7.    Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang   dibuaat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah.
8.    Semua terbuka untuk pemerintah dan masyarakat.

Disisi lain, ternyata penerapan konsep smart government ini menimbulkan beberapa kerugian, seperti :
1.    Semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan membuka peluang terjadinya cyber crime yang dapat merusak system TIK pada e-government.
2.    Kurangnya interaksi atau komunikasi antara admin (pemerintah) dengan masyarakat, karena e- government dibuat untuk saling berinteraksi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lain yang berkepentingan.
3.    Kelemahan utama tentang e-government adalah kurangnya kesetaraan dalam akses publik untuk keandalan, internet informasi di web, dan agenda tersembunyi dari kelompok pemerintah yang dapat mempengaruhi dan bias opini publik.
4.    Pelayanan yang diberikan situs pemerintah belum ditunjang oleh system manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan,prosedur dan keterbataasan SDM sangat membatasi penetrasi komputerisasi k dalam system pemerintahan.
5.    Belum mapannya strategi serta tidak memaadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembanngan e-government
6.    Inisiatif merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri, dengan demikian sejumlah faktor seperti standardisasi, keamanan informasi, otentikasi, dan berbagai alikasi dasar yang memungkinkkan interoperabilitas antar situs secara andal, aman, dan terpercaya kurang mendapat perhatian
7.    Kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet

Penerapan
Penggunaan e-government ini telah merambah ke seluruh dunia. Bukan hanya negara-negara maju saja yang telah menerapkan e-government melainkan negara-negara yang masih berkembang-pun ikut serta dalam penerapan e-government. Alasan utama seluruh dunia menerapkan e-government adalah agar dapat memberikan pelayanan yang cepat, akuntabel, dan bersifat transparan. Salah satu negara dengan penerapan e-government adalah negara Hong Kong dengan penerapan Smart ID Card.
Smart ID Card ini dibuat oleh pemerintah Hong Kong agar masyarakat Hong Kong mendapatkan kemudahan dalam mengakses pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui chip yang ada di dalam Smart ID Card tersebut. Selain itu, sebelum masyarakat Hong Kong menggunakan Smart ID Card, kerahasiaan data diri mereka tidak terjamin dan dapat digandakan dengan mudah. Melalui adanya Smart ID Card ini keamanan data diri orang yang memiliki Smart ID Card akan terlindungi dengan adanya PIN untuk dapat membuka data-data pemilik Smart ID Card tersebut.
Selain di Hong Kong, penerapan smart government juga dikembangkan oleh pemerintah Seoul Korea Selatan. Dalam kategori partisipasi warga, privasi, konten dan layanan, e-government Seoul telah mencapai tingkat pertama.
E-government Seoul sangat dihargai dalam kategori partisipasi warga kota yaitu dengan memberikan kesempatan kepada warga untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan, kesempatan untuk menyampaikan ide-ide dan saran mereka pada pemerintah yang diusulkan melalui forum kebijakan.
Daya saing e-government Seoul telah diakui oleh beberapa organisasi terkemuka seperti Awards Pelayanan Publik PBB dan WITSA global ICT Excellence Awards. Banyak kota di seluruh dunia kini benchmarking sistem e-government Seoul. Kota Seoul telah menandatangani MOU untuk kerjasama e-government dengan 10 kota di seluruh dunia seperti Moskow, Ulaanbaatar, Nairobi dan Barcelona.

Kaitan Dengan Islam
Kaitan antara islam dengan smart government adalah dalam islam seorang pemimpin haruslah menerima nasihat / kritik oleh orang lain. Dalam mengambil sebuah keputusan seorang pemimpin islam harus bermusyawarah agar dapat menghasilkan keputusan yang paling baik.
Dalam islam seorang pemimpin harus memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat karena itu merupakan kewajibannya untuk berbuat baik kepada masyarakat yang dipimpinnya.
Setiap keputusan pemimpin dan apapun yang dilakukan pemimpin untuk daerah dan masyarakatnya haruslah terbuka tidak ada kerahasiaan antara pemimpin dan masyarakatnya. Agar terjadi saling percaya antara pemimpin dengan masyarakat.
Sistem pemerintahan dalam islam sangat cocok dengan sistem smart government dimana kesemua faktor smart government ada di aturan sistem pemerintahan dalam islam.
Pemerintahan dalam islam
Smart government
Menerima nasihat dan kritik dan bermusyawarah dalam pengambilan keputusan
Participation in decision making (partisipasi dari semua pihak untuk mencapai kesepakatan bersama yang paling baik)
Memberikan pelayanan yang baik sebagai tanggung jawab pemimpin
Public service (pelayanan umum yang layak)
Terbuka dan tidak ada rahasia dalam keputusan atau kondisi daerah antara pemimpin dengan masyarakat
Transparent governance (pemerintahan yang transparan/terbuka)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar