Smart Government Dalam Smart City
Konsep
Smart city
merupakan salah satu konsep pengembangan kota berdasarkan prinsip teknologi
informasi yang dibuat untuk kepentingan bersama secara efeketif dan efisien. Dalam
penerapan konsep smart city, terdapat
beberapa unsur yang perlu dikembangkan, salah satunya adalah Smart Government. Konsep smart government menyangkut salah satu
unsur penting perkotaan, yaitu badan / instansi pemerintahan yang dikembangkan
berdasarkan fungsi teknologi informasi agar dapat diakses oleh yang
berkepentingan secara efektif dan efisien.
Sama seperti
fungsi dasar dari pemerintah yaitu mengelola semua aspek informasi data yang
berkaitan dengan perkotaan termasuk di dalamnya masyarakat, infrastruktur,
jaringan, sumberdaya, kebijakan, perekonomian, dan lingkungan. Dalam kaitannya
dengan konsep smart government, semua
informasi data diatas dikonversikan kedalam bentuk digital agar dapat disimpan
dalam suatu database dan nantiya
dapat diakses oleh yang berkepentingan melalui jaringan online (internet)
dimana saja dan kapan saja (efektif dan efisien).
Konsep smart government ini memiliki prinsip
dasar yang dijadikan acuan dalam penerapan konsep smart city, yaitu :
- Mengkolaborasikan
dan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat
- Mengembangkan
operasional agar lebih efisien
- Meningkatkan
managemen organisasi, sumberdaya manusia, dan infrastruktur
- Membuat
system database yang dapat diakses
secara umum
- Mengolah
informasi data yang up-to-date (real
time)
- Menggunakan
teknologi yang mutakhir
- Adanya
koordinasi antara stakeholders
Keuntungan
dari penerapan konsep smart government adalah,
1. Pelayanan
servis yang lebih baik kepada masyarakat
2. Peningkatan
hubungan antara pemeritah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum
3. Pemberdayaan
msyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh
4. Pelaksanaan
pemerintahan yang lebih efisien
5. Tenologi
Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut
e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan
pemerintah sehingga program yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan
lancar.
6. e-government
juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa
meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri.
7. Masyarakat
dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuaat oleh pemerintah sehingga dapat
memperbaiki kinerja pemerintah.
8. Semua
terbuka untuk pemerintah dan masyarakat.
Disisi lain, ternyata penerapan konsep smart government ini menimbulkan
beberapa kerugian, seperti :
1. Semakin
bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan membuka peluang terjadinya
cyber crime yang dapat merusak system TIK pada e-government.
2. Kurangnya
interaksi atau komunikasi antara admin (pemerintah) dengan masyarakat, karena
e- government dibuat untuk saling berinteraksi antara pemerintah, masyarakat,
dan pihak lain yang berkepentingan.
3. Kelemahan
utama tentang e-government adalah kurangnya kesetaraan dalam akses publik untuk
keandalan, internet informasi di web, dan agenda tersembunyi dari kelompok
pemerintah yang dapat mempengaruhi dan bias opini publik.
4. Pelayanan
yang diberikan situs pemerintah belum ditunjang oleh system manajemen dan
proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan,prosedur dan keterbataasan
SDM sangat membatasi penetrasi komputerisasi k dalam system pemerintahan.
5. Belum
mapannya strategi serta tidak memaadainya anggaran yang dialokasikan untuk
pengembanngan e-government
6. Inisiatif
merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri, dengan demikian sejumlah
faktor seperti standardisasi, keamanan informasi, otentikasi, dan berbagai
alikasi dasar yang memungkinkkan interoperabilitas antar situs secara andal,
aman, dan terpercaya kurang mendapat perhatian
7. Kesenjangan
kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet
Penerapan
Penggunaan
e-government ini telah merambah ke seluruh dunia. Bukan hanya negara-negara
maju saja yang telah menerapkan e-government melainkan negara-negara yang masih
berkembang-pun ikut serta dalam penerapan e-government. Alasan utama seluruh
dunia menerapkan e-government adalah agar dapat memberikan pelayanan yang
cepat, akuntabel, dan bersifat transparan. Salah satu negara dengan penerapan
e-government adalah negara Hong Kong dengan penerapan Smart ID Card.
Smart
ID Card ini dibuat oleh pemerintah Hong Kong agar masyarakat Hong Kong
mendapatkan kemudahan dalam mengakses pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh
pemerintah melalui chip yang ada di dalam Smart ID Card tersebut. Selain itu,
sebelum masyarakat Hong Kong menggunakan Smart ID Card, kerahasiaan data diri
mereka tidak terjamin dan dapat digandakan dengan mudah. Melalui adanya Smart
ID Card ini keamanan data diri orang yang memiliki Smart ID Card akan
terlindungi dengan adanya PIN untuk dapat membuka data-data pemilik Smart ID
Card tersebut.
Selain
di Hong Kong, penerapan smart government
juga dikembangkan oleh pemerintah Seoul Korea Selatan. Dalam kategori partisipasi warga, privasi,
konten dan layanan, e-government Seoul telah mencapai tingkat pertama.
E-government Seoul sangat dihargai dalam
kategori partisipasi warga kota yaitu dengan memberikan kesempatan kepada warga
untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan, kesempatan untuk menyampaikan
ide-ide dan saran mereka pada pemerintah yang diusulkan melalui forum
kebijakan.
Daya
saing e-government Seoul telah diakui oleh beberapa organisasi terkemuka
seperti Awards Pelayanan Publik PBB dan WITSA global ICT Excellence Awards.
Banyak kota di seluruh dunia kini benchmarking sistem e-government Seoul. Kota
Seoul telah menandatangani MOU untuk kerjasama e-government dengan 10 kota di
seluruh dunia seperti Moskow, Ulaanbaatar, Nairobi dan Barcelona.
Kaitan Dengan Islam
Kaitan antara islam dengan smart government adalah dalam islam
seorang pemimpin haruslah menerima nasihat / kritik oleh orang lain. Dalam
mengambil sebuah keputusan seorang pemimpin islam harus bermusyawarah agar
dapat menghasilkan keputusan yang paling baik.
Dalam islam seorang pemimpin harus
memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat karena itu merupakan
kewajibannya untuk berbuat baik kepada masyarakat yang dipimpinnya.
Setiap keputusan pemimpin dan apapun yang
dilakukan pemimpin untuk daerah dan masyarakatnya haruslah terbuka tidak ada
kerahasiaan antara pemimpin dan masyarakatnya. Agar terjadi saling percaya
antara pemimpin dengan masyarakat.
Sistem pemerintahan dalam islam sangat cocok
dengan sistem smart government dimana kesemua faktor smart government ada di
aturan sistem pemerintahan dalam islam.
Pemerintahan dalam islam
|
Smart government
|
Menerima nasihat dan
kritik dan bermusyawarah dalam pengambilan keputusan
|
Participation in
decision making (partisipasi dari semua pihak untuk mencapai kesepakatan
bersama yang paling baik)
|
Memberikan pelayanan
yang baik sebagai tanggung jawab pemimpin
|
Public service
(pelayanan umum yang layak)
|
Terbuka dan tidak ada
rahasia dalam keputusan atau kondisi daerah antara pemimpin dengan masyarakat
|
Transparent
governance (pemerintahan yang transparan/terbuka)
|